More
    Rabu 7 Desember 2022

    MK Tolak Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi

    Must Read

    RBG.ID – Upaya hukum yang dilakukan Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi 2024-2029 dengan menggugat UU Pemilu kandas.

    Mahkamah Konstitusi menolak gugatan mereka, terkait keinginan mengusung Jokowi sebagai calon wakil presiden.

    ’’Permohonan para pemohon tidak dapat diterima,’’ kata Ketua MK, Anwar Usman saat membacakan putusan.

    BACA JUGA : Tiba di Lokasi Longsor Cijedil, Jokowi: Utamakan Penyelamatan

    Gugatan itu diajukan oleh tiga pengurus Sekber Prabowo-Jokowi, yakni Ghea Giasty Italiane, Desy Febriani Damanik, dan Anyelir Puspa Kemala.

    Sebelumnya, isu mendorong Jokowi sebagai wakil presiden muncul beberapa pekan lalu. Wacana itu meredup setelah menuai kritik.

    Namun, Sekber tersebut mengajukan gugatan pasal 169 huruf N UU Pemilu ke MK, yang mengatur syarat calon presiden dan cawapres.

    Mereka menilai syarat yang berbunyi ’’belum menjabat sebagai presiden dan wakil presiden dua kali’’ dinilai tidak berkepastian hukum.

    Dalam putusannya, MK sendiri belum memberikan pendapat dari sisi substansi. Pasalnya, gugatan yang diajukan tiga pengurus Sekber itu dinilai tidak memiliki legal standing.

    ’’Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum,’’ kata Hakim MK, Arief Hidayat.

    Arief menjelaskan, dalil pemohon yang merasa dirugikan karena norma tersebut tidak dapat diterima.

    Sebab, norma pada pasal 169 UU Pemilu tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional para pemohon untuk menggunakan hak pilihnya.

    Mengingat, masih terdapat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat dipilih oleh para pemohon.

    ’’Sehingga para pemohon tetap dapat menggunakan hak pilihnya,’’ imbuhnya.

    Untuk itu, Mahkamah menilai, keraguan dan ketidakpastian hukum yang dijelaskan para pemohon tidak relevan dalam posisi sebagai pemilih.

    Kalaupun ada anggapan kerugian konstitusioal, itu berlaku bagi perseorangan yang pernah menjabat sebagai presiden selama dua kali masa jabatan dan memiliki kesempatan dicalonkan kembali.

    Sehingga, merekalah yang mempunyai legal standing mengajukan gugatan. Karena itulah, MK tidak melanjutkan ke substansi gugatan.

    ’’Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan,’’ jelasnya.

    Sebelumnya, anggota DPD yang juga mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie juga menilai presiden 2 periode tidak bisa maju sebagai cawapres.

    Sebab hal itu terkait dengan aturan pasal 7 dan 8 UUD 1945. Dalam hal ini, apabila nantinya seorang presiden berhalangan tetap, sementara wapresnya adalah mantan presiden 2 periode, dia tidak memenuhi syarat untuk bisa menggantikan. (far/bay)

    Terbaru