RBG.ID – Kementerian Sosial mencatat, di antara 20,65 juta keluarga penerima manfaat, sejauh ini data yang sudah fix dan diserahkan ke PT Pos Indonesia sebanyak 18.486.756 penerima manfaat BLT BBM.
Sisanya, perlu didata lagi. ”Dalam perjalanan, warga bisa mengusulkan dirinya sendiri,” kata Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
Risma menuturkan, Kemensos memiliki situs Usulsanggah yang merupakan wadah bagi warga yang merasa memerlukan bantuan sosial, tapi tidak terdaftar. Setelah masyarakat usul, tim Kemensos akan memverifikasi.
BACA JUGA : Ini Saran Pakar Ekonomi Atasi BBM Subsidi yang Bebani APBN
Terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, langkah pemerintah menaikkan harga BBM dilakukan di waktu yang tidak tepat, terutama untuk pertalite.
”Masyarakat jelas belum siap menghadapi kenaikan harga pertalite menjadi Rp 10.000 per liter. Dampaknya, Indonesia bisa terancam stagflasi, yakni naiknya inflasi yang signifikan tidak dibarengi dengan kesempatan kerja,” ujarnya.
Dampak kenaikan harga BBM, kata dia, tidak hanya berkorelasi pada biaya transportasi pribadi yang naik. Tapi juga berdampak pada hampir seluruh sektor.
