RBG.ID, JAKARTA - Komunitas pakar kebijakan publik yang tergabung dalam Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) mengusulkan tiga langkah yang dapat diambil Pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal di APBN. Seperti diketahui, dana subsidi dan kompensasi energi di APBN 2022 melonjak tiga kali lipat hingga menyentuh Rp 502 triliun. Angka ini bahkan diprediksi akan menembus Rp 698 triliun sampai akhir tahun jika tidak ada langkah konkret mengatasinya.
Tiga langkah itu adalah wajib menyesuaikan harga BBM bersubsidi, wajib menyediakan bantalan pengaman sosial bagi masyarakat, dan wajib melakukan reformasi energi, atau disingkat dengan 3W.
’’Ini merupakan hasil kajian cepat AAKI untuk mempelajari urgensi dan dampak kebijakan penyesuaian subsidi BBM terhadap berbagai aspek,” Ketua Umum AAKI Ing Totok Hari Wibowo, Jumat (2/9).
AAKI menilai pemerintah wajib menyesuaian subsidi dan kompensasi BBM dengan tujuan agar terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan, persamaan kesempatan, dan inovasi. Prinsip keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya pengalihan subsidi dan kompensasi BBM ke sektor lain yang lebih produktif dan berpihak ke rakyat paling membutuhkan bantuan, seperti di kesehatan dan pendidikan.
Langkah penyesuaian subsidi ini sangat tepat sebagai koreksi penyaluran subsidi melalui harga BBM yang selama ini kurang tepat sasaran. Penguatan alokasi APBN ke sektor produktif akan lebih berkeadilan dan memberi persamaan akses bagi masyarakat untuk maju dan menaiki tangga status sosial ekonomi.
Selain itu, penyesuaian subsidi juga wajib diikuti dengan dorongan oleh pemerintah terhadap inovasi energi, terutama dalam peningkatan efisiensi energi dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Naiknya harga energi fosil membuka kesempatan bagi EBT yang selama ini mengalami banyak tantangan pada peraturan dan persaingan harga serta potensi munculnya resistensi pemain lama industri minyak dan gas yang selama ini mendapatkan keuntungan.
