RBG.ID, JAKARTA – Pada reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid III, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti satu paket menteri dan wakil menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN).
Ketua Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak) Dimas Tri Nugroho menilai, digantinya Sofyan Djalil dengan Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto merupakan bentuk keseriusan Presiden menuntaskan persoalan tanah dan melawan para mafia tanah di negeri ini.
Dimas berharap dengan kepemipinan baru di Kementerian ATR/BPN, masyarakat kecil bisa mendapatkan keadilan dalam sengketa tanah. Persoalan mafia tanah dapat diselesaikan. Rakyat yang menjadi korban mafia tanah dapat dibela.
“Menteri sebelumnya tidak kompeten untuk menyelesaikan masalah tanah dan tidak pernah memprioritaskan rakyat,” ungkap Dimas dalam keterangannya, Kamis (16/6).
Sebagaimana diketahui, pada pelantikan Rabu (15/6), Presiden Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai menteri ATR/BPN dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni.
Dimas mendorong Hadi Tjahjanto menuntaskan reformasi agraria sebagaimana yang sering digaungkan Presiden Jokowi. Sebagai contoh kasus sengketa tanah di Cakung, Jakarta Timur.
Di tempat lain, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut, terdapat empat pekerjaan rumah (PR) yang dihadapi oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
