More
    Rabu 7 Desember 2022

    Aturan Batasan Kenaikan Gaji Maksimum 10 Persen Dipertanyakan

    Must Read

    RBG.ID – Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023 mendapatkan sorotan.

    Khususnya, ketentuan bahwa kenaikan gaji tahun depan tidak boleh lebih dari 10 persen.

    Acuan semacam itu, tidak pernah ada sebelumnya.

    ”Ini regulasi yang mengatur batas minimum upah. Ngapain juga mengatur upah maksimum,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal.

    BACA JUGA : Kawal Pleno Pengupahan, Buruh di Jabar Buruh Kembali Demo

    Dia juga menyoroti rumus-rumus penghitungan upah minimum di permenaker itu yang terlihat ruwet dan njelimet.

    Skema atau dasar penghitungan upah minimum yang berlaku di Indonesia selama ini, kata dia, bisa dipertahankan.

    Di antaranya, mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang dikombinasikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

    Iqbal mengatakan, permenaker yang baru tersebut memunculkan kesan kebingungan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

    Tahun ini pertumbuhan ekonomi positif dan cenderung tinggi. Inflasi juga tinggi sehingga berakibat kenaikan harga. Dari kondisi tersebut, seharusnya upah meningkat signifikan.

    Apalagi, lanjut Iqbal, tahun depan diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi nomor 3 di dunia, di bawah India dan Filipina.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri belum merespons saat hendak dikonfirmasi Jawa Pos.

    Aturan soal upah minimum tidak boleh naik melebihi 10 persen dari periode sebelumnya, antara lain, tertuang dalam pasal 7 ayat 1 dan 2.

    Pada pasal itu dijelaskan bahwa penetapan upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen.

    Apabila dalam penghitungannya upah minimum naik 10 persen, gubernur menetapkan upah minimum paling tinggi 10 persen. Penetapan upah minimum itu mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Sementara itu, isu PHK pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) disorot. Sebab, industri itu menerima cukup banyak insentif selama pandemi.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan, saat terjadi pandemi, industri tekstil pakaian mendapatkan relaksasi berupa restrukturisasi pinjaman kredit perbankan hingga Maret 2023, penangguhan kenaikan upah minimum, diskon pajak, bantuan subsidi upah, dan sebagainya.

    ”Jika pelaku usaha tekstil yang diberi banyak sekali insentif tetap melakukan PHK massal, hal tersebut bertolak belakang dari hadiah yang sudah diberikan pemerintah melalui kehilangan potensi penerimaan negara,” ujar Bhima. (wan/agf/c6/fal)

    Terbaru