More
    Rabu 7 Desember 2022

    Raperda APBD Depok 2023: Pos Pendapatan Rp3,3 Miliar

    Must Read

    RBG.id, DEPOK — Walikota Depok, Mohammad Idris mengapresiasi jajaran DPRD Kota Depok yang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun 2023. Dengan begitu, Raperda itu akan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

    Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, dirinya berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, tentunya kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD atas persetujuan Raperda tersebut.

    “Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas tanggung jawab serta komitmen dalam mengawal proses pembangunan daerah,” ungkapnya kepada Radar Depok (grup RBG.id), Selasa (22/11).

    Menurut Idris, persetujuan Raperda itu merupakan bentuk nyata kerja sama antara Pemkot Depok dengan DPRD Kota Depok dalam melaksanakan tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran.

    “Persetujuan Raperda ini merupakan bukti nyata adanya semangat dan kerja sama untuk bersinergi melaksanakan tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran,” ujarnya.

    Dia berharap, kerja sama dan koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah terus terjalin dengan baik. Tentunya untuk memberikan pelayanan dan menyejahterakan masyarakat Kota Depok.

    Lebih lanjut, Idris menuturkan, persetujuan Raperda itu telah melewati proses pembahasan oleh Banggar DPRD Kota Depok dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh perangkat daerah.

    Selanjutnya, beber dia, Raperda yang disahkan ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat selaku perwakilan pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi.

    “Guna memastikan keselarasan prioritas kota dengan provinsi dan nasional, sehingga nantinya kegiatan pelayanan untuk masyarakat di 2023 terencana dengan baik dan sesuai ketentuan,” tandas Idris.

    Anggota Banggar DPRD Kota Depok, Yuni Indriani menuturkan, setelah melakukan serangkaian pembahasan dan pendalaman materi Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 yang melibatkan perangkat daerah di lingkup Pemkot, maka Banggar DPRD Depok menyampaikan beberapa hasil pembahasan.

    Di antaranya, pos pendapatan, pos belanja daerah, dan pos pembiayaan daerah.

    “Berdasarkan hasil pembahasan, Pos Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3,393 miliar,” jelasnya.

    Kemudian, tambah Yuni, terkait belanja daerah terdapat perbedaan dalam PPAS Tahun Anggaran 2023 dengan Raperda APBD yang sudah disepakati.

    Hal ini berdasarkan review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah dan verifikasi TPAD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah pada RAPBD berkurang sebesar Rp 1,015 miliar, bila dibandingkan dengan PPAS tahun 2023 menjadi Rp 3,873 miliar.

    Selanjutnya, terkait pos pembiayaan daerah dengan pembiayaan netto sebesar Rp 479,850 miliar.

    “Perubahan ini telah dirangkum dalam berita acara finalisasi hasil pembahasan Raperda APBD Kota Depok Tahun 2023 yang juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari persetujuan dalam sidang ini,” tutupnya. (mg8/ger)

    Reporter: Gerard Soeharly, Putri Aisyah
    Editor: M. Agung
    Sumber: Radar Depok

    Terbaru