More
    Rabu 7 Desember 2022

    280 Siswa Bertahan di SDN Pondok Cina 1 Depok

    Must Read

    RBG.id, DEPOK — Polemik relokasi dan ahli fungsi lahan SDN Pondok Cina (Pocin) 1 yang tak kunjung usai, nampaknya sudah mulai membuat beberapa orang tua lelah. Fakta itu diketahui Rabu (23/11), terdapat 82 siswa yang tak mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SDN Pondok Cina 1 Kota Depok.

    Salah satu orang tua murid kelas 4B, Yudi mengatakan, dari total 362 siswa yang terdaftar di SDN Pocin 1, hanya 280 siswa datang ke sekolah.

    Sementara sisanya, karena terdapat beberapa siswa yang sakit, izin bahkan memutuskan pindah ke sekolah SDN Pondok Cina 5 dan Pondok Cina 3. 

    Baca juga: Soal SDN Pondok Cina 1, Dewan Desak Pemkot Depok Adakan Musyawarah

    “Ada sebagian pindah, kemungkinan dari orang tua bukan anak ya. Kalau rata-rata yang pindah itu dari kelas lima, ada juga dari kelas 1,” ungkap Yudi kepada Harian Radar Depok (grup RBG.id).

    Kendati demikian, meskipun para guru tetap tidak hadir ke sekolah. Namun, siswa-siswi SDN Pocin 1 telah mendapat tugas dan materi pelajaran dari guru secara daring sejak Senin (21/11) lalu.

    “Pelajaran sekarang di share sama guru via WhatsApp (WA). Mulai senin kemarin. Dan hasilnya pun kita kasih ke guru. Mau siapapun yang ngajar disinj materinya tetap dari guru,” tambah Yudi.

    Sementara itu, SDN Pocin 1 juga kedatangan seorang relawan asal salah satu SMA swasta di Jakarta Selatan. Ahmad Febriawan mengungkapkan, hatinya tergerak menjadi pengajar saat mengikuti polemik relokasi ini. 

    “Harapannya sih untuk anak-anak dan orang tua semoga tetap semangat sih. Meski ada keterbatasan seperti ini. Kedua, untuk pemerintah yang punya kebijakan agar diperhatikan bagaimana solusinya biar sama-sama saling merasa diperhatikan solusinya,” tegas Ahmad.

    Perlu diketahui sebelumnya, Walikota Depok, Mohammad Idris menyatakan, bakal membalas surat rekomendasi yang dilayangkan DPRD Depok terkait relokasi siswa SDN Pondok Cina 1.

    Relokasi siswa SDN Pondok Cina 1 Beji dilakukan karena gedung sekolah di Jalan Margonda Raya itu akan diusulkan untuk membangun masjid raya. 

    Namun, sejumlah orangtua siswa menolak relokasi hingga DPRD pun mengirimkan surat rekomendasi yang berisikan tiga poin untuk mengatasi polemik tersebut. Idris mengaku tengah menyiapkan data-data untuk membalas surat rekomendasi yang dilayangkan DPRD.

    Ia berjanji bakal merespon surat tersebut secara tertulis secepatnya.

    “Surat yang sudah disampaikan kepada kami dari DPRD untuk kami respons dan kami jawab secara tertulis, Insya Allah dalam waktu dekat,” ujar Idris di Ruang Sidang DPRD Depok, Selasa (22/11).

    Idris juga menegaskan, Pemkot Depok bersama Forkopimda akan berkolaborasi bersama pemerintah provinsi untuk menyelesaikan hal ini. Karena memang sudah ditentukan pada awal tahun, dan ini menjadi program strategis provinsi di Kota Depok.

    “Maka dkami akan melakukan seluruh konsultasi ke pemerintah provinsi,” kata Idris saat dikonfirmasi Harian Radar Depok (grup RBG.id), Selasa (22/11).

    Dia menambahkan, sudah ada intervensi anggaran yang harus di eksekusi. Sebab, untuk meniadakan atau meniadakannya, harus ada proses birokasi yang dilalui.

    “Kewenangan pemerintah eksekutif itu memang dari awal kan sudah menjadi tanah yang bersertifikat dari BPN, oleh walikota untuk diperuntukkan SDN. Sertifikatnya sendiri itu baru tahun 2017,” tambahnya.

    Dia menyebut, Pemkot Depok hanya mencarikan aset sebagai ajuan pembangunan masjid. Lantas, aset yang tersedia di Margonda hanya SDN Pocin 1. Sebab, untuk lahan baru satu meternya seharga Rp35 juta.

    “Makannya alternatifnya gimana, kami dipelajarilah dan ternyata aset tersebut memang layak dalam sisi keamanan, kenyamanan dan keselamatan siswa di jalan Margonda. Dan tingkat kecelakaannya terlalu besar,” jelas Idris.

    Idris pun menegaskan, semua birokasi untuk pembangunan masjid agung di SDN Pocin 1 sudah diselesaikan. Bahkan, dia mengaku, sudah ada tanda tangan mengenai penganggarannya.

    “Ketika anggaran DED dan akan dilelang, berarti kan ada interfensi anggaran.  Gak mungkin kalau ada DED tapi gak ada kajiannya, itu berarti melanggar,” terang Idris. (mg10/rd)

    Reporter: Ashley Angelina Kaesang
    Editor: M. Agung
    Sumber: Radar Depok

    Terbaru